loading...

Dugaan Penyelewengan Jabatan, Pemerintah Harus Jelaskan Surat Edaran Pengerahan PNS untuk Acara 4 Desember

Komisioner Komnas HAM, Manager Nasution menilai pemerintah harus menjelaskan kepada publik tentang surat imbauan dan surat edaran yang beredar di media sosial terkait pengerahan pegawai negeri sipil (PNS) untuk hadir di kawasan Car Free Day, Ahad (4/12) besok. "Kedua surat dari pemerintah  itu sontak memantik protes. Pasalnya, Surat-surat tersebut berisi mobilisasi PNS/ANS untuk menghadiri acara tertentu yang diduga bernuansa politik," ujar Manager seperti dikutip dari Republika.co.id, Sabtu (3/12).
Sebelumnya : Lihat Nih, Kumpulan Foto Presiden Saat Hadiri Aksi Super Damai 212 Meski Hujan Deras Mengguyur Silang Monas
Publik pun mempertanyakan kebenaran keberadaan Surat-surat tersebut. Setidaknya ada dua pertanyaan yang muncul di publik, pertama, mengenai kebenaran Surat-surat, dan yang kedua, mengenai keanehan Surat-surat tersebut karena ada dugaan penyalahgunaan wewenang. "Publik meminta pemerintah mengkonfirmasi kebenaran surat-surat tersebut. Benarkah Surat-surat tersebut dikeluarkan kementerian/lembaga negara?," katanya.

Sebab muncul pertanyaan di publik mengenai keterkaitan surat-surat tersebut dengan dugaan penyelewengan jabatan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan politik tertentu.

Adakah keanehan di Surat-surat tersebut? Apakah ini termasuk penggunaan jabatan yang berimplikasi menguntungkan diri sendiri atau kelompok politik tertentu? Demikian beberapa pertanyaan publik  yang nampak keberatan dengan Surat-surat tersebut.

Sebab, menurutnya, jika surat-surat tersebut terbukti benar bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan kewenangan. Sebaiknya Pemerintah meminta pertanggunggungjawaban yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku. Dan menjamin hal seperti itu tidak akan terulang lagi di masa mendatang (guarantees of nonrecurrence).

Lebih lanjut Manager menuturkan, Komnas HAM tidak melarang menyatakan pendapat di muka umum. "Tetapi kalau itu memanfaatkan PNS untuk kepentingan politik tertentu, apalagi diberikan sanksi bagi PNS yang tidak ikut itu justru melanggar HAM, karena memaksa PNS dalam aktivitas politik, kalau itu benar untuk acara parpol atau dukungan parpol," tuturnya. (Zn)
Dugaan Penyelewengan Jabatan, Pemerintah Harus Jelaskan Surat Edaran Pengerahan PNS untuk Acara 4 Desember
Surat Edaran Pengerahan PNS untuk Acara 4 Desember (Foto : Medsos)
Bagikan di WhatsApp, Twit, FB, G+