loading...

Tips Gugatan ke MK Menurut Pakar Hukum Tata Negara untuk Tim Prabowo-Sandi

JAKARTA--Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkapkan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui bahwa Capres Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019 dan BPN Prabowo-Sandi mengajukan gugatan ke MK lantaran diduga ada tindak kecurangan. Sebelumnya, Prabowo bersama Hatta Rajasa mencalonkan diri dan kalah pada Pilpres 2014 setelah melalui gugatan ke MK juga.
Baca juga : Prabowo Imbau Pendukungnya Percayakan Gugatan Hasil Pilpres ke MK
Lalu, 2019 ini apa yang perlu disiapkan BPN nanti untuk ke Mahkamah Kontitusi agar yang di 2014 tidak terjadi lagi?
"Pertama kuantitatif, kedua kualitatif," jawab Refly.

Refly menjelaskan soal kuantitatif yang perlu dipersiapkan oleh BPN Prabowo-Sandi.

"Kalau kuantitatif intinya adalah BPN harus bisa mempresenting bahwa terjadi penggelembungan suara atau pengurangan suara terhadap Prabowo-Sandi yang jumlahnya minimal separuh dari 16,597 juta, hampir 17 juta," jelas Refly.

"Jadi separuhnya 8,5 juta."

"Nah, kalau itu bisa dipresenting maka kemudian barulah signifikan untuk berpengaruh pada perolehan suara," sambungnya.

Namun jika hal itu tidak dilakukan, Refly menerangkan supaya BPN Prabowo-Sandi bergerak secara kualitatif. "Tapi kalau tidak maka harus bergerak pada kualitatif," kata Refly.

"Kualitatif ini kalau MK mengatakan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)," imbuh dia.
Baca juga : Viral Video Jokowi Ditinggal Pasukan, Begini Fakta Sebenarnya di Lapangan
Kemudian, ia menjelaskan terkait dugaan kecurangan yang diajukan oleh BPN Prabowo-Sandi secara kualitatif agar bisa diproses ke MK. Namun, Refly menegaskan bahwa hal itu tidak untuk dilakukan. "Kalau misalnya kita tunjukkan kecurangan-kecurangan yang mau dipresentingkan ke MK," papar Refly.

"Misalnya yang sering didengarkan, netralitas aparat misalnya, money politics, penggelembungan suara, DPT dan  lain sebagainya."

"Jadi dalam konteks penggelembungan suara kita tidak bicara konteks kuantitaifnya, tapi kualitatifnya yaitu bahwa ada kecurangan walaupun tidak signifikan dari segi angka, tapi itu diorkestrasi oleh misalnya tim TKN, atau pasangan calon."

"Sehingga dampak terstrukturnya ada, lalu dilakukan secara sistematis jadi ada polanya, dan masif tidak di satu dua tempat tapi paling tidak di banyak tempat, atau kalau misal mensasar provinsi tertentu misalnya Jawa Barat dan Jawa Timur, maka itu juga merata."
"Nah ini yang tidak mudah," tandasnya. (tbn, 23/5)
Agar Tidak Lagi, Ini Tips Gugatan ke MK Menurut Pakar Hukum Tata Negara untuk Tim Prabowo-Sandi
Prabowo-Sandi
Bagikan di WhatsApp, Twit, FB, G+