loading...

Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Minta MK Tolak Perbaikan Gugatan Pilpres, Ini Alasannya

JAKARTA--Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan mengatakan tidak ada regulasi di MK yang memperbolehkan melakukan perbaikan permohonan gugatan Pilpres. Untuk itu, Ia meminta Bambang Widjojanto (BW) Cs untuk memahami regulasi dan tidak bertindak kekanak-kanakan dengan mencari-cari kesalahan.

"Jadi gini aja, Pak BW dan teman-teman jangan kekanak-kanakan deh, mencari-cari kesalahan. Pahami dulu regulasi yang ada. Kalau mereka memperbaiki, apakah jadi kewenangan mereka memperbaiki? Sesuai kewenangan UU Nomor 7 Tahun 2017 di situ sangat jelas, di situ tidak ada perbaikan pemohon, kalau di pileg itu ada, Pasal 75 kalau nggak salah," sebut Ade.
Baca juga: Ini Deretan Dokumen Bukti Baru Tim Hukum Prabowo-Sandi yang Bisa Bikin Jokowi-Ma'ruf Didiskualifikasi
Seperti diketahui, Tim Hukum Prabowo-Sandi kemarin mengajukan perbaikan dengan menyertakan dokumen-dokumen bukti baru. Salah satunya berkaitan dengan status Ma'ruf Amin yang dinilai masih aktif di BUMN.

Dalam petitumnya, Tim hukum Prabowo-Sandiaga meminta majelis hakim mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma'ruf dari kontestasi Pilpres 2019. BW menilai status Ma'ruf yang masih memiliki jabatan di BUMN bisa menyebabkan pasangan nomor urut 01 itu didiskualifikasi.

"Salah satu yang menarik adalah kami masukkan salah satu argumen yang menurut kami harus dipertimbangkan baik-baik karena ini bisa menyebabkan paslon 01 didiskualifikasi," terang BW di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Senin (10/6).

"Pasal 227 huruf p UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan seorang bakal calon dia harus menandatangani satu informasi di mana dia tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan," imbuhnya. (dtk, 11/6)
Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Minta MK Tolak Perbaikan Gugatan Pilpres Kubu Prabowo-Sandi, Ini Alasannya
Jokowi vs Prabowo
Bagikan di WhatsApp, Twit, FB, G+