loading...

Soal Laut Natuna, Said Aqil : Meski China Investor Besar, Pemerintah Jangan Lembek

JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof. KH. Said Aqil Siraj menyatakan, sikap pemerintah harus tegas dalam menyikapi konflik di Laut Natuna. NU akan mendukung sikap tegas Pemerintah RI terhadap China.

"Meskipun China merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia, NU meminta Pemerintah RI tidak lembek dan tidak menegosiasikan perihal kedaulatan teritorial dengan kepentingan ekonomi. Keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, di darat dan di laut, dan juga di udara adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apapun," kata Kiai Said saat menyampaikan sikap resmi NU terkait kasus Natuna di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (6/1).
Baca juga : MENKOPOLHUKAM Mahfud MD Tegaskan Indonesia Tidak akan Perang Melawan Tiongkok
Hal ini disampaikan Kiai Said dengan berpedoman pada prinsip yang diajarkan pendiri NU, Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy’ari atau yang bisa dipanggil Mbah Hasyim.

Menurut Kiai Said, sebagaimana dinyatakan oleh Mbah Hasyim, hukum membela keutuhan Tanah Air adalah fardhu ain atau wajib bagi setiap orang Islam. Dan barang siapa mati demi tanah airnya, maka ia mati syahid.

"Itulah dasar pernyataan kita sebagai warga NU semuanya, bukan hanya PBNU, menyatakan seperti ini berangkat dari prinsip yang telah diajarkan oleh pendiri NU, Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy’ari, kakeknya Gus Dur," ujar Kiai Said.

Dalam menyikapi konflik Natuna tersebut, Kiai Said menyatakan, bahwa NU mendesak pemerintah Republik Rakyat China (RRC) berhenti melakukan tindakan provokatif atas kedaulatan wilayah perairan RI yang telah diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB, yaitu United Nation Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) pada 1982.

Menurut Kiai Said, kepulauan Natuna masuk dalam 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah diratifikasi sejak 1994. Karena itu, tindakan Coast Guard RRC mengawal kapal nelayan berbendera China di perairan Natuna sebagai bentuk provokasi politik yang tidak bisa diterima. (rol, 6/1)
Soal Laut Natuna, Said Aqil : Meski China Investor Besar, Pemerintah Jangan Lembek
KH. Said Aqil Siradj
Bagikan di WhatsApp, Twit, FB, G+